Isu mengenai dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke publik, namun reaksi dari partai-partai politik justru minim. Sejauh ini, tak satu pun partai besar maupun kecil angkat bicara secara terbuka untuk membela ataupun mengklarifikasi posisi presiden terkait tudingan tersebut. Publik pun mempertanyakan sikap diam kolektif para elit politik ini.
Isu ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak ke pengadilan, menuding bahwa ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden tidak valid. Meski Mahkamah Agung telah menolak gugatan tersebut, sorotan publik tetap tajam, apalagi karena minimnya dukungan terbuka dari partai politik yang sebelumnya berada di barisan pendukung Jokowi.
Pengamat politik menilai, sikap diam partai politik bisa mencerminkan dua hal. Pertama, mereka mungkin menghindari kontroversi karena tahun politik semakin dekat. Kedua, ada kemungkinan mereka menganggap isu ini tidak cukup kuat untuk ditanggapi secara serius, sehingga memilih untuk tidak ikut memperbesar polemik.
Meski demikian, masyarakat menuntut transparansi. Banyak yang merasa pemerintah dan elite politik seharusnya bersikap terbuka dalam medusa88 login menjawab isu yang menyangkut kredibilitas kepala negara. Diam, dalam kasus ini, justru bisa memicu spekulasi liar.
Istana melalui beberapa juru bicara sempat menyatakan bahwa tudingan tersebut tidak berdasar. Namun tanpa dukungan terbuka dari partai politik, pembelaan ini terkesan berdiri sendiri.
Sikap pasif elite politik menambah daftar panjang tantangan komunikasi publik yang dihadapi pemerintah. Ke depan, transparansi dan keberanian bersuara menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.