sculpture56.com – Kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku, mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan, masih terus menarik perhatian publik. Salah satu perkembangan terbaru adalah dakwaan yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P. Dakwaan ini terkait dengan upaya untuk mempengaruhi proses pergantian antarwaktu (PAW) di DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.
Kronologi Kasus Harun Masiku
Pada Januari 2020, Harun Masiku terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota KPU Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap untuk memuluskan proses PAW Harun Masiku sebagai anggota DPR. Kasus ini mencuat setelah Harun yang seharusnya dilantik sebagai anggota DPR RI, justru menghilang dan menjadi buronan KPK.
KPK menemukan bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam upaya mempengaruhi hasil PAW ini, termasuk Hasto Kristiyanto, yang diduga memberi dukungan untuk memuluskan langkah Harun Masiku. Meski awalnya tidak disebutkan secara langsung dalam laporan KPK, akhirnya Hasto Kristiyanto terjerat dalam proses hukum karena dugaan keterlibatannya dalam proses tersebut.
Dakwaan Terhadap Hasto Kristiyanto
Pada akhir 2024, KPK akhirnya resmi mengajukan dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto terkait peranannya dalam kasus ini. Hasto didakwa terlibat dalam upaya memberikan dukungan politik kepada Wahyu Setiawan untuk memenangkan Harun Masiku dalam proses PAW di DPR. Dakwaan ini menambahkan lapisan baru dalam skandal yang sebelumnya sudah menghebohkan publik.
Menurut penyelidikan KPK, Hasto Kristiyanto mengetahui adanya suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan agar Harun Masiku bisa menggantikan salah satu anggota DPR dari PDI-P yang mundur. Dalam proses ini, Hasto diduga turut berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, bahkan dilaporkan memberi arahan agar proses tersebut berjalan lancar meskipun melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Dampak Politik terhadap PDI-P
Kasus ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan terhadap citra PDI-P, partai yang telah lama memegang kendali besar dalam politik Indonesia. Hasto Kristiyanto, yang merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo dan tokoh sentral di partai, kini harus menghadapi dakwaan yang bisa mempengaruhi stabilitas partai tersebut menjelang Pilpres 2024.
PDI-P menghadapi tantangan besar untuk menjaga citra partai, terutama dalam konteks kedekatannya dengan pemerintahan Jokowi. Kasus ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap transparansi dan integritas partai politik terbesar di Indonesia tersebut. Jika Hasto Kristiyanto terbukti bersalah, partai mungkin akan menghadapi krisis kepercayaan, meskipun PDI-P memiliki pengaruh besar dalam struktur politik nasional.
Kesimpulan
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan Harun Masiku ini menunjukkan pentingnya sistem politik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Proses hukum yang sedang berlangsung menjadi sorotan masyarakat dan bisa menjadi pembelajaran bagi partai politik lain dalam menjaga integritas serta mencegah terjadinya praktik suap dan pengaruh ilegal. Seiring berjalannya waktu, publik akan terus mengawasi bagaimana perkembangan dakwaan terhadap Hasto Kristiyanto ini dan dampaknya terhadap politik Indonesia.